BELU, GRANDISMA.COM – Aktivis kemasyarakatan sekaligus pendamping peternak lokal Kabupaten Belu, Viktor Motaain Nahak, kembali bersuara keras menyoroti tindak lanjut proses pengaduan masyarakat (dumas) terkait dugaan manipulasi kuota pengeluaran ternak sapi di wilayah perbatasan.
Hingga beberapa waktu setelah berkas pengaduan dilayangkan secara resmi, pihak aliansi mengaku masih menantikan kejelasan langkah investigasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setempat dalam mengusut tuntas karut-marut tata kelola peternakan.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Viktor Motaain Nahak saat ditemui oleh awak media di kediamannya di Atambua, Kabupaten Belu.
Dalam keterangannya di rumah kediamannya, Viktor menegaskan bahwa kedatangan pihak aliansi sebelumnya diwakili secara prosedural, dan kini pihaknya secara terbuka mempertanyakan sejauh mana perkembangan penyelidikan atas laporan yang telah masuk.
Menurut Viktor, persoalan kuota tambahan 2.500 ekor sapi pada September 2026 ini bukan sekadar urusan administrasi biasa, melainkan menyangkut hajat hidup ratusan peternak tradisional yang kian terhimpit kesulitan ekonomi.
Ia mengingatkan bahwa lambannya penanganan dikhawatirkan akan memicu ketidakpercayaan publik terhadap komitmen penegak hukum dalam membersihkan praktik-praktik kotor di sektor peternakan daerah.
Sejak awal, aliansi menyoroti adanya dugaan kuat penguasaan kuota oleh sapi-sapi dari luar wilayah Kabupaten Belu yang disusupkan lewat rekayasa dokumen asal-usul serta pemalsuan nomor telinga ternak (ear tag).
Akibat dari manipulasi tersebut, kuota resmi yang seharusnya menjadi hak mutlak peternak lokal justru terkunci (over-quota), membuat sapi-sapi warga asli tertahan di kandang tanpa adanya serapan pasar.
Kondisi ini memaksa para peternak kecil menanggung beban finansial yang sangat berat akibat pembengkakan biaya pakan harian di tengah musim kemarau yang berkepanjangan.
Kalkulasi ekonomi yang dihimpun aliansi menunjukkan potensi kerugian material yang diderita masyarakat Belu mencapai angka kisaran Rp25 miliar dari total perputaran ekonomi kuota sapi bermasalah tersebut.
Oleh karena itu, Viktor mendesak agar jajaran kepolisian tidak tinggal diam dan segera memanggil pihak-pihak terkait di Dinas Peternakan Kabupaten Belu guna dimintai keterangan secara objektif.
Ia juga menyoroti pentingnya penelusuran aliran dokumen, manifest pelabuhan, hingga indikasi gratifikasi atau suap yang mungkin mengiringi proses penerbitan rekomendasi pengeluaran ternak antarpulau.
Dari kediamannya, Viktor menyampaikan bahwa pihaknya senantiasa kooperatif dan siap menyerahkan data tambahan apabila penyidik membutuhkan bukti-bukti pendukung guna memperkuat proses penyelidikan di lapangan.
Pihaknya berharap institusi penegak hukum dapat bekerja secara profesional, independen, dan transparan tanpa ada intervensi dari pihak manapun demi menjunjung tinggi keadilan bagi masyarakat kecil.
Kelanjutan dari pengaduan ini diharapkan mampu memberikan efek jera serta memulihkan hak-hak ekonomi peternak tradisional di beranda depan Republik Indonesia.
Kapolres Belu saat dikonfirmasi terkait dengan persoalan ini belum memberikan tanggapan hingga berita ini dinaikan.