JAKARTA, GRANDISMA.COM – Partisipasi aktif Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma dalam forum PAKU Integritas 2026 di Jakarta diproyeksikan membawa dampak masif terhadap peningkatan mutu pelayanan publik di Nusa Tenggara Timur.
Pemerintah Provinsi NTT memasang target tinggi untuk melakukan akselerasi pembenahan mentalitas birokrasi pasca-kegiatan tersebut.
Fokus utama pemerintah kini bergeser pada penciptaan layanan publik yang tidak hanya cepat dan profesional, melainkan juga bersih dari segala bentuk pungutan liar dan gratifikasi.
​Wagub Johni Asadoma menegaskan bahwa indikator kesuksesan sejati dari keikutsertaannya dalam program KPK ini adalah terjadinya perubahan konkret di meja-meja pelayanan masyarakat di NTT.
Sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak, seperti perizinan terpadu, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penyaluran bantuan sosial, akan menjadi klaster utama yang diawasi secara ketat.
Birokrasi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan akhir dari reformasi moral ini.
​”Target utamanya adalah mempercepat transformasi birokrasi yang profesional dan akuntabel, melayani dengan sepenuh hati, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” jelas Johni.
Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bagi seluruh aparatur sipil negara di NTT bahwa paradigma lama yang cenderung memperlambat urusan demi mendapatkan imbalan harus segera ditinggalkan.
Pemprov NTT tidak akan segan memberikan sanksi tegas pencopotan jabatan bagi oknum yang terbukti melanggar pakta integritas.
​Guna merealisasikan target tersebut, Pemprov NTT berencana menggandeng KPK untuk mereplikasi program penguatan integritas ini di tingkat lokal, dengan menyasar para bupati, wali kota, serta jajaran kepala dinas se-NTT.
Edukasi antikorupsi yang masif dan tersistem ini diharapkan menciptakan frekuensi kerja yang sama di seluruh tingkatan pemerintahan.
Dengan iklim investasi yang bersih dari pungli, NTT optimis dapat menarik lebih banyak investor nasional maupun asing untuk menanamkan modalnya di daerah.
​Dampak jangka panjang dari gerakan pembersihan birokrasi ini diyakini akan linear dengan penurunan angka kemiskinan di NTT.
