Jakarta, Grandisma.com – Anggota Komisi III DPR RI Benny Kabur Harman mengajukan kritik tajam terkait praktik hukum yang dianggap “tajam ke bawah dan tumpul ke atas” dalam institusi kepolisian.
Kritik tersebut disampaikan dalam sesi pertanyaan kepada Kapolri pada rapat kerja di Gedung DPR/MPR RI pada 26 Januari 2026.
Dalam paparannya, Benny menyampaikan bahwa institusi polisi memiliki peran sangat penting dalam menegakkan negara hukum.
Keberhasilan institusi ini tidak dapat diukur hanya dari jumlah kasus yang ditangani, melainkan dari tegaknya hukum yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Keberhasilan institusi polisi tidak ditentukan oleh jumlah kasus yang ditangani, tetapi ditentukan oleh tegaknya hukum yang adil, termasuk menegakkan hukum terhadap kelompok yang memiliki kekuasaan dan modal yang kuat,” ujarnya.
Kritik tersebut bukan tanpa dasar. Benny mengingatkan janji Kapolri pada saat pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, dan Wewenang Polri (FIT dan Propertas) di Komisi III DPR RI lima tahun silam. Pada saat itu, Kapolri telah berjanji untuk mengubah praktik hukum yang tidak adil tersebut.
“apa perbaikan yang bersifat struktural yang dilakukan institusi kepolisian sepanjang tahun 2025 untuk memastikan tidak ada lagi kesan hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas sebagaimana yang menjadi janji Pak Kapolri ketika FIT dan Propertas di Komisi III lima tahun silam,” tanya Benny.
Menurutnya, perbaikan yang hanya bersifat teknis atau parsial tidak akan cukup untuk mengubah kondisi yang ada.
Diperlukan langkah struktural yang menyentuh dasar sistem kerja dan kebijakan dalam institusi kepolisian.
Peran polisi sebagai ujung tombak penegakan hukum harus mampu memberikan rasa keadilan yang sama kepada semua warga negara, tanpa memandang status sosial atau kekuasaan yang dimiliki.
Hal ini menjadi tuntutan penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
“Negara hukum tidak dapat berjalan dengan baik jika terdapat diskriminasi dalam penegakan hukum. Setiap orang harus diperlakukan sama di depan hukum,” tegasnya.
Benny juga menekankan bahwa perbaikan struktural bukan hanya tanggung jawab internal Polri, tetapi juga membutuhkan dukungan dan pengawasan dari berbagai pihak terkait.
Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa langkah yang diambil benar-benar efektif dan berkelanjutan.
Pertanyaan tentang perbaikan struktural ini menjadi bagian dari lima poin pertanyaan yang diajukan Benny kepada Kapolri dalam rapat tersebut.
Sebelumnya, ia juga menyampaikan ucapan profisiat kepada Kapolri yang berhasil memecah rekor menjabat selama lima tahun.
“Pertama saya menyampaikan profisiat kepada Pak Kapolri yang berhasil memecah rekor menjabat Kapolri untuk lima tahun ya. Luar biasa prestasi yang membanggakan,” ucapnya pada awal sesi pertanyaan.
Harapan dari kritik dan pertanyaan yang diajukan adalah agar Polri dapat menjadi institusi yang lebih profesional, adil, dan dapat dipercaya oleh seluruh masyarakat Indonesia.
