Kupang, Grandisma.com –Bantuan Masyarakat yang disalurkan oleh pemerintah harus lancar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Hal ini sampaikan oleh Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena dalam apel bersama ASN Pemprov NTT yang digelar di halaman Gedung Sasando, Senin (9/2/2026) pagi.
Gubernur mengangkat kasus meninggalnya siswa Kelas IV SD asal Kampung Dona, Desa Naruwolo Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada sebagai contoh dampak buruk dari prosedur yang tidak fleksibel.
Menurutnya, korban meninggal akibat kemiskinan yang tidak terurus dan persoalan administratif orang tuanya.
Sabtu (7/2) kemarin, Gubernur beserta jajarannya telah mengunjungi rumah korban dan berdoa di makamnya.
Selama kunjungan tersebut, ia melihat langsung kondisi masyarakat di Jerebuu yang belum mendapatkan perhatian optimal meskipun daerah tersebut memiliki potensi yang subur.
“Seluruh bantuan harus sampai kepada masyarakat dan tidak boleh terhalang oleh alasan apapun,” tegas Gubernur Melki.
Ia menegaskan bahwa tidak akan ada toleransi bagi oknum yang mencoba memanipulasi data orang miskin untuk keuntungan pribadi.
Pemeriksaan terhadap sistem pendataan dan distribusi bantuan telah diinisiasi untuk memastikan transparansi dan akurasi.
Gubernur menekankan bahwa setiap program baik dari pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota harus tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
Ia meminta agar mekanisme dan prosedur pemberian bantuan dibuat lebih mudah dan tidak menyulitkan masyarakat.
Perubahan terhadap beberapa aturan yang dianggap kaku sedang direncanakan untuk mempermudah akses masyarakat.
“Jadi jangan ada oknum-oknum yang berani coba bermain dengan data orang miskin. Saya pastikan akan kita tindak dan hukum seberat-beratnya,” ucapnya.
Menurutnya, kejadian yang menimpa korban harus menjadi titik balik bagi perbaikan sistem di seluruh provinsi NTT.
Gubernur juga mengingatkan agar data orang miskin terus diperbarui secara berkala.
Orang yang sebelumnya miskin namun sudah mampu harus dikeluarkan dari daftar, sehingga bantuan tidak terbuang pada pihak yang tidak berhak.
Penyederhanaan prosedur administratif telah menjadi fokus utama untuk memastikan masyarakat tidak kesulitan dalam mengakses bantuan.
Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan kecepatan dan efektivitas pelayanan publik di NTT.
Menutup pembicaraan tentang hal ini, Gubernur berharap agar peristiwa yang menimpa korban tidak terulang lagi.
Dengan prosedur yang fleksibel dan sistem yang baik, semua orang miskin di NTT dapat merasakan manfaat dari program pembangunan yang berjalan.