KUPANG, GRANDISMA.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menyerahkan seorang tersangka berinisial HM alias Horas Marpaung beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Kota Kupang, Kamis (12/11/2026).
Penyerahan tahap II ini dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Kejaksaan Tinggi NTT.
Penyerahan tersebut menandai berlanjutnya penanganan perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ke tahap penuntutan.
Penyidik kepolisian menyerahkan tersangka dan barang bukti sebagai bagian dari proses hukum yang harus dilalui sebelum perkara dilimpahkan ke persidangan.
Proses penyerahan dilaksanakan oleh Kanit 3 Subdit 3 Ditres PPA dan PPO Polda NTT, AKP Djafar A. Alkatiri, S.H., bersama tim penyidik. Kegiatan berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Kupang mulai pukul 11.00 hingga 14.15 WITA.
Dalam perkara tersebut, HM alias Horas Marpaung dipersangkakan melanggar Pasal 455 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sebagaimana disesuaikan melalui Pasal VII angka 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Sementara itu, penyerahan tahap II terhadap dua tersangka lainnya, yakni Alfonsius Manek Leki Bain dan Agustinus Leki, belum dapat dilaksanakan.
Keduanya dilaporkan tidak menghadiri panggilan penyidik untuk menjalani proses penyerahan tersangka dan barang bukti.
Meski telah menyerahkan satu tersangka kepada kejaksaan, penyidik Ditres PPA dan PPO Polda NTT masih melanjutkan pengembangan perkara.
Kepolisian menyatakan pendalaman dilakukan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam rangkaian dugaan tindak pidana perdagangan orang tersebut.
Penyidik juga membuka kemungkinan adanya keterlibatan korporasi serta menelusuri aliran dana yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut.
Pendalaman ini diarahkan untuk mengungkap kemungkinan adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari hasil kejahatan.
Langkah pengembangan tersebut menunjukkan bahwa penanganan perkara tidak hanya diarahkan kepada pihak yang diduga terlibat secara langsung, tetapi juga kemungkinan pihak yang memfasilitasi, memperoleh keuntungan, atau menikmati hasil tindak pidana.
Namun, keterlibatan pihak lain maupun korporasi masih harus dibuktikan melalui proses penyidikan.
Ditres PPA dan PPO Polda NTT menegaskan komitmennya menangani perkara TPPO secara profesional, transparan, dan tuntas.
Penyerahan tahap II ini menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penegakan hukum, sementara perkembangan penyidikan berikutnya diharapkan dapat mengungkap perkara secara menyeluruh sesuai ketentuan hukum yang berlaku.