SEMARANG, GRANDISMA.COM – Tim Tenaga Ahli dari Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) RI melakukan inspeksi mendadak dan koordinasi lintas sektoral di Jawa Tengah guna memantau arus mudik 2026.
Fokus utama dari kunjungan ini adalah memastikan terpenuhinya hak-hak kelompok rentan di tengah jutaan pemudik yang melintas.
Jawa Tengah dipilih sebagai titik pantau utama karena merupakan wilayah dengan volume pemudik terbesar di Indonesia.
Apalagi, tahun ini perayaan Lebaran bertepatan dengan Hari Raya Paskah, yang diprediksi meningkatkan intensitas mobilitas masyarakat secara drastis.
Tenaga Ahli Menteri HAM, Feri Kusuma, menyatakan bahwa pengawasan ini adalah bentuk implementasi nyata dari agenda prioritas nasional Asta Cita.
Pemerintah ingin memastikan bahwa prinsip demokrasi dan hak asasi manusia tetap tegak dalam pelayanan publik masa mudik.
”Kehadiran pemerintah di tengah masyarakat bertujuan memastikan kegiatan mudik berlangsung selaras dengan prinsip HAM. Kami memberikan perlindungan maksimal agar semua pemudik merasa diayomi oleh negara,” tegas Feri
Tim Kemenham mengawali kegiatan dengan meninjau fasilitas di Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani.
Mereka memastikan bahwa pelayanan transportasi udara tidak hanya aman dan nyaman secara umum, tetapi juga inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Aspek inklusivitas menjadi sorotan tajam, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas.
Marlan Parakas, Analis Pengaduan Masyarakat, mengingatkan agar fasilitas khusus bagi mereka tidak hanya sekadar formalitas.
”Dalam situasi mobilitas massal, kelompok rentan seringkali terabaikan. Kami memantau apakah ruang laktasi, jalur kursi roda, dan ruang tunggu khusus berfungsi dengan baik dan mudah diakses,” ujar Marlan
Kepala Biro Hukum Pemprov Jateng, Haerudin, menyatakan kesiapan daerah dalam mendukung misi kemanusiaan tersebut.
Sebagai jalur utama arus mudik nasional, Jawa Tengah telah menyiagakan posko pelayanan terpadu yang ramah terhadap penyandang disabilitas.
Haerudin juga memaparkan program mudik gratis yang disediakan pemerintah melalui berbagai moda transportasi.
Program ini dinilai sebagai bentuk nyata pemenuhan hak bagi masyarakat kurang mampu agar tetap bisa menjalankan tradisi berkumpul dengan keluarga.
Selain bus dan kereta api, Pemprov Jateng juga menyediakan layanan khusus balik rantau bagi disabilitas.
Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa tidak ada satu pun warga negara yang tertinggal atau mengalami kesulitan akses karena keterbatasan fisik.
Kementerian HAM mengapresiasi ketersediaan sarana kesehatan di titik-titik strategis sepanjang jalur mudik Jateng.
Penempatan petugas medis di setiap posko dianggap sebagai langkah krusial dalam menjamin hak atas kesehatan para pemudik yang kelelahan.
Martinus Gabriel Goa menambahkan bahwa setiap warga negara memiliki hak asasi untuk berkumpul dengan keluarga dengan perasaan aman.
Negara berkewajiban hadir untuk menjamin rasa aman tersebut dari mulai berangkat hingga sampai di tujuan.
Kepala Kanwil Kemenham Jawa Tengah, Mustafa Beleng, menyatakan bahwa pemantauan tidak hanya berhenti pada hari ini.
Tim akan terus bergerak melakukan observasi di titik-titik penting lainnya selama masa mudik dan balik berlangsung.
”Kami hadir untuk memastikan tidak ada diskriminasi dalam pelayanan. Semua pemudik, apa pun latar belakangnya, harus mendapatkan layanan yang setara dan bermartabat,” kata Mustafa
Rangkaian koordinasi ini diharapkan mampu melahirkan pelaksanaan mudik 2026 yang lebih humanis di Jawa Tengah.
Kehadiran Kementerian HAM menjadi jaminan bahwa di balik kemacetan dan kepadatan, ada hak asasi manusia yang tetap harus dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara.