KUPANG, GRANDISMA.COM – Kebijakan Pemerintah Pusat yang menetapkan pembatasan kuota wisatawan di Taman Nasional (TN) Komodo menjadi maksimal 1.000 orang per hari menuai kritik tajam dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nusa Tenggara Timur.
Direktur WALHI NTT, Yuvensius Stefanus Nonga, dalam keterangan persnya di Kupang pada Rabu (15/4/2026), menyatakan bahwa pembatasan ini bukanlah solusi tunggal yang berkeadilan. Ia menilai kebijakan tersebut tidak lepas dari model pembangunan pariwisata yang sejak awal dianggap eksploitatif.
Yuvensius menekankan bahwa kuota ketat ini berpotensi besar melahirkan bentuk ketimpangan baru di sektor pariwisata. Pembatasan jumlah pengunjung yang tidak dibarengi dengan regulasi harga yang pro-rakyat dikhawatirkan hanya akan menguntungkan korporasi besar.
Menurut WALHI, lonjakan kunjungan yang kini menjadi alasan pemerintah melakukan pembatasan adalah buah dari kebijakan negara itu sendiri. Label Labuan Bajo sebagai Destinasi Wisata Super Prioritas (DPSP) telah memicu eksploitasi ruang secara masif melalui pembangunan infrastruktur.
”Negara justru menciptakan tekanan berlebih terhadap ekosistem melalui promosi besar-besaran, lalu meresponsnya dengan pembatasan yang diskriminatif,” ujar Yuvensius dalam rilis resmi tersebut.
Kekhawatiran utama WALHI NTT terletak pada skema pariwisata eksklusif. Dengan kuota yang sangat terbatas, akses menuju keajaiban dunia tersebut diprediksi hanya akan bisa dinikmati oleh kelompok ekonomi kelas atas atau elit tertentu.
Dalam praktiknya, pembatasan semacam ini sering kali diikuti oleh lonjakan harga tiket yang tidak masuk akal bagi wisatawan domestik. Kondisi ini secara perlahan akan mengikis hak publik untuk menikmati kekayaan alam milik negara.
Selain itu, dominasi operator wisata besar yang memiliki modal kuat diprediksi akan menguasai sisa kuota yang tersedia. Hal ini menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan pelaku usaha jasa lingkungan berskala kecil.
WALHI NTT juga menyoroti aspek teknokratis dalam pengambilan kebijakan ini. Mereka menilai pemerintah hanya melihat angka kuota tanpa membedah akar persoalan terkait daya dukung lingkungan yang sebenarnya.
”Konservasi tidak boleh hanya dijadikan legitimasi untuk melakukan perampasan ruang hidup masyarakat lokal,” tegas Yuvensius di hadapan awak media.
Pemerintah pun didesak untuk menghentikan orientasi investasi semata dalam pengelolaan TN Komodo. Keadilan sosial dan ekologis harus menjadi fondasi utama dalam setiap keputusan yang diambil terkait kawasan konservasi tersebut.
Tanpa adanya evaluasi menyeluruh, kebijakan pembatasan 1.000 orang per hari ini dianggap hanya akan memindahkan masalah tanpa menyelesaikan krisis ekologis yang sedang terjadi di jantung pariwisata NTT.
