ATAMBUA, GRANDISMA.COM – Peringatan keras antipolitik uang dan penyalahgunaan wewenang mewarnai pelantikan pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu.
Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves, secara terbuka meminta seluruh aparatur sipil yang baru dilantik untuk membentengi diri dari godaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Ketegasan ini disampaikan guna menjaga marwah clean governance di beranda depan indonesia.
​Prosesi pengambilan sumpah yang berlangsung pada Jumat, 5 Juni 2026 di Kantor Bupati Belu tersebut menjadi panggung bagi pimpinan daerah untuk mengevaluasi moralitas ASN.
Vicente mengingatkan bahwa jabatan yang diberikan bukan merupakan fasilitas untuk memperkaya diri atau kelompok tertentu.
Jabatan tersebut merupakan amanah hukum yang memiliki konsekuensi pertanggungjawaban pidana maupun moral di hadapan Tuhan.
​”Saya ingatkan seluruh elemen pemerintahan, hindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang serta praktik KKN,” tegas Vicente di hadapan peserta upacara.
Otoritas pengawasan internal daerah dipastikan akan memperketat pengawasan melekat seiring dengan bergulirnya sejumlah proyek strategis daerah.
Pejabat yang kedapatan bermain mata dengan anggaran dipastikan akan langsung dicopot secara tidak hormat.
​Vicente meminta para pejabat administrator untuk menjadi figur teladan yang nyata dalam penerapan nilai-nilai dasar ASN Berakhlak di lingkungan kerja.
Mereka harus mampu mengambil keputusan taktis secara tepat, transparan, dan tidak diskriminatif dalam melayani pengaduan warga.
Karakter kepemimpinan yang bersih dinilai menjadi kunci utama untuk memulihkan indeks kepercayaan publik yang rentan tergerus.
​Tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks di masa depan menuntut adanya perubahan paradigma berpikir dari para penguasa anggaran.
Pemkab Belu membutuhkan tim kerja yang solid, tangkas, dan bersih dari noda hukum untuk mempercepat penyerapan dana desa maupun APBD.
Kolaborasi dan sinergi antar-instansi ditekankan harus berjalan tanpa ada sekat ego sektoral yang menghambat.
​Dalam lampiran keputusan pelantikan, nama Maria Imelda Didoek resmi dikukuhkan sebagai Kepala Bagian Umum dan Keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Belu.
Posisi strategis pengelolaan keuangan dewan ini menuntut transparansi tingkat tinggi guna menghindari potensi gesekan administratif antar-lembaga.
