JAKARTA, GRANDISMA.COM – Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil dalam upacara di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Pelantikan tersebut menandai penugasan baru Maruli dalam mendukung kepemimpinan TNI sekaligus memperkuat perhatian pemerintah terhadap pembangunan wilayah perbatasan dan daerah terpencil.
Usai dilantik, Maruli menyampaikan bahwa tugas utamanya sebagai Wakil Panglima TNI adalah membantu Panglima TNI dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepemimpinan.
Peran tersebut menuntut koordinasi yang kuat agar pelaksanaan kebijakan dan program organisasi dapat berjalan secara efektif.
Selain tugas di lingkungan TNI, Maruli mengemban tanggung jawab memimpin Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil.
Ia menekankan pentingnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat perekonomian di kawasan perbatasan dan wilayah yang memiliki keterbatasan akses pembangunan.
Pembangunan kawasan perbatasan memiliki arti strategis bagi Indonesia.
Wilayah tersebut bukan hanya menjadi beranda terdepan negara, tetapi juga merupakan ruang hidup masyarakat yang membutuhkan akses memadai terhadap pendidikan, kesehatan, transportasi, energi, komunikasi, dan kesempatan ekonomi.
Karena itu, penguatan pengelolaan perbatasan tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan keamanan.
Pembangunan infrastruktur, pemberdayaan usaha masyarakat, pengembangan potensi lokal, dan peningkatan kualitas pelayanan publik perlu berjalan beriringan agar warga di kawasan terpencil dapat merasakan manfaat pembangunan secara nyata.
Di sejumlah kawasan perbatasan, tantangan geografis dan keterbatasan konektivitas masih dapat memengaruhi distribusi barang, akses pasar, serta biaya pelayanan dasar.
Koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga terkait menjadi penting untuk memastikan kebijakan pembangunan menjawab kebutuhan masyarakat setempat.
Dalam konteks tersebut, tugas Maruli menuntut sinergi antara fungsi pertahanan, pengelolaan perbatasan, dan agenda peningkatan kesejahteraan.
Keberhasilan program nantinya dapat dilihat dari peningkatan akses pelayanan dasar, tumbuhnya kegiatan ekonomi masyarakat, serta semakin baiknya konektivitas antardaerah.
Masyarakat di wilayah perbatasan dan daerah terpencil diharapkan menjadi bagian utama dari perencanaan pembangunan.
Pelibatan warga, pemerintah desa, pelaku usaha lokal, dan tokoh masyarakat diperlukan agar program yang dijalankan sesuai dengan kondisi geografis serta kebutuhan sosial dan ekonomi setiap wilayah.
Pelantikan Maruli Simanjuntak membuka babak baru bagi pelaksanaan tugas Wakil Panglima TNI sekaligus pengelolaan perbatasan dan daerah terpencil.
Tantangan berikutnya adalah menerjemahkan mandat tersebut menjadi program terukur yang memperkuat pertahanan negara sekaligus menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata bagi masyarakat di wilayah terdepan Indonesia.