BOGOR, GRANDISMA.COM – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjaga kebebasan berpendapat di Indonesia.
Ia memberikan jaminan langsung bahwa tidak boleh ada warga negara yang diintimidasi hanya karena melontarkan kritik terhadap pemerintah.
Pernyataan ini muncul dalam sesi tanya jawab bersama jurnalis di Hambalang yang diunggah (19/3/2026), menanggapi kekhawatiran publik atas serangkaian serangan terhadap tokoh-tokoh kritis dalam setahun terakhir.
”Saya jamin, tidak boleh ada warga yang diintimidasi atau diteror karena mengkritik pemerintah. Ini jaminan langsung dari Presiden Republik Indonesia,” kata Prabowo dengan tegas.
Prabowo berpendapat bahwa kritik dari pers maupun pengamat adalah hal yang baik dan membantu pemerintah dalam mengoreksi kebijakan.
Baginya, kritik yang didasarkan pada fakta dan fenomena adalah masukan berharga.
Meski demikian, ia juga mencermati bahwa ada pihak-pihak yang melontarkan kritik dengan niat yang tidak baik.
Ia menyebut ada kategori pengamat yang hanya ingin menimbulkan kebencian atau kecemasan di masyarakat.
”Kalau kritiknya berdasar fakta, itu bagus. Tapi kalau motivasinya jahat atau hanya ingin memicu kerusuhan, tentu kita harus waspada. Tapi tetap saja, saya tidak akan membalas dengan intimidasi,” jelasnya.
Prabowo mengaku rutin memantau kritikan masyarakat melalui berbagai platform digital, termasuk YouTube dan media sosial lainnya.
Baginya, itu adalah cara paling cepat mendapatkan informasi dari lapangan.
Ia mengingatkan jajaran aparatnya agar tidak bertindak represif terhadap mereka yang bersuara lantang.
Penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan tidak boleh digunakan sebagai alat pembungkaman.
”Kita ini ingin membangun Indonesia yang beradab. Demokrasi yang sehat butuh check and balance. Saya tidak anti-kritik, saya justru butuh masukan dari rakyat,” tambah sang Presiden.
Namun, Prabowo juga memberikan garis tegas antara kritik dan upaya makar atau tindakan kriminal.
Ia merujuk pada aksi massa yang menjurus pada pembakaran fasilitas publik yang tetap harus ditindak tegas sesuai hukum.
Bagi Prabowo, stabilitas negara sangat penting untuk pembangunan, namun hal itu tidak boleh dicapai dengan cara mengorbankan hak asasi warga negara. Kebebasan dan keamanan harus berjalan beriringan.
”Saya ingin tinggalkan warisan negara yang bersih dan demokratis. Saya tidak mau diingat sebagai pemimpin yang menutup telinga terhadap keluhan rakyatnya,” pungkasnya di hadapan para undangan.
