Atambua, Grandisma.com – Tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Belu akan dibentuk menjadi tim pendamping masyarakat miskin.
Rencana ini merupakan bagian dari strategi pengentasan kemiskinan yang disampaikan Bupati Willybrodus Lay, SH dalam Rakor Camat se-Kabupaten Belu pada Jumat (06/02/2026).
Dukungan langsung kepada keluarga miskin di tingkat desa dan kelurahan akan diberikan melalui program ini.
Rapat Koordinasi yang telah diadakan di Lantai 1 Kantor Bupati Belu juga membahas berbagai prioritas pembangunan daerah.
Beberapa poin yang dibahas antara lain penanganan sampah, penataan program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan peningkatan pelayanan publik.
Namun, peran PPPK dalam pendampingan masyarakat miskin menjadi salah satu poin penting yang ditegaskan oleh Bupati.
Beberapa kegiatan produktif untuk keluarga miskin akan diawasi oleh tim pendamping yang akan dibentuk.
Kegiatan tersebut mencakup pembersihan lahan, penanaman tanaman pagar, serta penanaman pohon sengon yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
“Setiap keluarga miskin wajib menanam minimal 100 pohon sengon. Dalam 5–7 tahun, satu pohon bisa bernilai hingga satu juta rupiah,” jelas Bupati Willy Lay.
Target ini ditetapkan sebagai langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin secara berkelanjutan.
Pemanfaatan tenaga PPPK dan PPPK Paruh Waktu dipilih karena mereka memiliki kapasitas dan akses yang lebih dekat dengan masyarakat di tingkat lokal.
Selain itu, bimbingan teknis terkait pengelolaan lahan dan perawatan tanaman juga dapat diberikan oleh mereka.
Evaluasi berkala akan dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memantau perkembangan keluarga miskin yang mendapatkan pendampingan.
Parameter evaluasi akan digunakan untuk melihat apakah mereka masih berada dalam kategori miskin atau sudah mampu mandiri secara ekonomi.
Selain program penanaman pohon, berbagai program bantuan pemerintah daerah dan pusat juga akan dibantu untuk diakses oleh masyarakat miskin melalui tim pendamping.
Koordinasi dengan camat, kepala desa, dan lurah akan dilakukan guna memastikan program berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Rencana ini menjadi bagian dari upaya perubahan pola pikir masyarakat agar ekonomi daerah bertumbuh dan angka kemiskinan menurun.
Bupati menyampaikan bahwa pembahasan lebih mendalam mengenai hal ini akan dilakukan dalam rapat lanjutan bersama Penjabat Sekretaris Daerah.
Selain pengentasan kemiskinan, Rakor juga menyentuh tentang peningkatan pelayanan publik, terutama administrasi kependudukan yang harus hadir secara proaktif.
Akta kelahiran dan kematian akan disiapkan langsung oleh pemerintah di tingkat desa untuk kemudahan masyarakat.
Penataan program lain seperti pengelolaan sampah dan pembangunan Dapur MBG juga mendapatkan perhatian dalam rapat tersebut.
Semua upaya ini dirancang untuk menciptakan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Kabupaten Belu.
