BOGOR, GRANDISMA.COM – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan penekanan moral yang mendalam kepada seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) saat memimpin Upacara Peringatan Ke-80 Hari Bhayangkara Tahun 2026.
Bertempat di Lapangan Satuan Latihan Korps Brimob, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (01/07/2026), Kepala Negara mengingatkan hakikat dasar Korps Bhayangkara sebagai pelayan publik.
Presiden menegaskan bahwa setiap fasilitas, perlengkapan, hingga gaji yang diterima personel kepolisian merupakan mandat langsung yang bersumber dari uang rakyat.
​Dalam amanatnya, Presiden Prabowo menginstruksikan agar jati diri sebagai polisi yang merakyat harus benar-benar diimplementasikan dalam tindakan nyata sehari-hari, bukan sekadar pemanis retorika.
Anggota kepolisian dituntut untuk selalu hadir menjadi solusi di saat masyarakat mengalami kesulitan, bukan sebaliknya menjadi pemicu keresahan baru.
Menjaga kepercayaan publik dinilai sebagai senjata sosiologis paling mutakhir bagi institusi Polri dalam mempertahankan legitimasi penegakan hukum di tanah air.
​”Jagalah kepercayaan rakyat. Karena kepercayaan adalah senjata terkuat seorang polisi. Jadilah polisi yang dekat dengan rakyat. Datanglah ketika rakyat membutuhkan. Dengarkan rakyat, layani rakyat, lindungi rakyat. Jangan justru menyusahkan rakyat. Ingat, gaji kita sebagai alat negara adalah dari rakyat. Semua perlengkapan kita dari rakyat. Karena itu, kita harus benar-benar menjaga dan melindungi rakyat kita,” tegas Presiden Prabowo Subianto.
​Pernyataan keras dari Kepala Negara ini menjadi refleksi kritis bagi internal kepolisian untuk menyapu bersih segala bentuk arogansi kewenangan di lapangan.
Hubungan emosional yang sehat antara polisi dan warga dinilai sebagai pilar utama dalam mendeteksi potensi gangguan keamanan sejak dini (early warning system).
Dengan menanamkan kesadaran bahwa mereka adalah pelayan yang digaji oleh keringat masyarakat, kinerja personel diharapkan menjadi lebih humanis dan akuntabel.
​Presiden juga meminta struktur pimpinan Polri dari tingkat Markas Besar hingga Kepolisian Sektor untuk memperketat pengawasan terhadap perilaku anggotanya di ruang publik.
Pemanfaatan anggaran negara untuk operasional kepolisian harus dipertanggungjawabkan melalui peningkatan mutu pelayanan publik yang responsif dan tanpa tebang pilih.
Pendekatan ini selaras dengan program strategis pemerintah dalam mewujudkan reformasi birokrasi total di lembaga penegak hukum.
