BATAM, GRANDISMA.COM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) secara resmi memulai langkah strategis untuk mengadopsi sistem Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau Free Trade Zone (FTZ) yang telah sukses diterapkan di Kota Batam.
Langkah ini diambil sebagai upaya mempercepat transformasi ekonomi wilayah kepulauan di timur Indonesia.
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, melakukan kunjungan kerja langsung ke Batam, Senin (11/5/2026) untuk membedah anatomi keberhasilan Batam.
Dalam dialog yang berlangsung di Kantor Wali Kota Batam, Melki menegaskan bahwa NTT memiliki urgensi besar untuk mereplikasi sistem ini guna menekan disparitas harga dan meningkatkan daya saing daerah.
Kehadiran delegasi NTT yang terdiri dari jajaran kepala dinas teknis menunjukkan keseriusan dalam mempelajari regulasi fiskal dan non-fiskal yang berlaku di Batam.
Batam dipilih menjadi rujukan utama karena posisinya sebagai pionir FTZ di Indonesia yang mampu menyumbang kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara konsisten.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyambut baik inisiatif tersebut dengan menekankan bahwa kunci utama FTZ bukan hanya pada status hukumnya, melainkan pada kemudahan investasi.
Ia menjelaskan bahwa digitalisasi perizinan menjadi tulang punggung yang membuat investor merasa aman dan nyaman untuk menanamkan modal di wilayah perbatasan.
Dalam diskusi mendalam tersebut, terungkap bahwa NTT saat ini sedang dirancang oleh pemerintah pusat untuk menjadi gerbang ekonomi baru.
Dengan status FTZ nantinya, NTT diharapkan tidak lagi hanya menjadi penonton dalam arus perdagangan global, melainkan menjadi pemain aktif yang memanfaatkan kedekatan geografis dengan negara tetangga.
Melkiades Laka Lena menambahkan bahwa selama ini biaya logistik yang membengkak menjadi penghalang utama kesejahteraan masyarakat NTT.
Dengan mempelajari model distribusi di Batam, Pemprov NTT optimistis dapat merancang infrastruktur laut yang lebih terintegrasi untuk memangkas rantai pasok yang tidak efisien.
Pertemuan ini juga menjadi ajang tukar pikiran mengenai bagaimana mengelola kawasan industri di tengah tantangan geografis kepulauan.
Batam memberikan perspektif mengenai pentingnya insentif pajak bagi pelaku usaha agar mau bergerak di sektor manufaktur dan jasa pelabuhan yang padat modal.
Kunjungan ini diakhiri dengan kesepakatan untuk melakukan koordinasi berkelanjutan antara tim teknis kedua daerah.
Harapannya, blueprint pengembangan FTZ di NTT dapat segera dirampungkan dengan mengambil pelajaran berharga dari sejarah panjang pengembangan ekonomi di Bumi Melayu, Batam.
