Jakarta, Grandisma.com – Kebijakan pemerintah untuk tetap menutup pintu bantuan dari negara asing dalam penanganan bencana banjir Sumatera menimbulkan kontroversi panas.
Hal ini terjadi padahal laporan dari lapangan menunjukkan bahwa korban masih sangat membutuhkan bantuan logistik, makanan, dan perawatan medis.
Presiden Prabowo Subianto bahkan sempat menyampaikan rasa syukur karena menganggap Indonesia mampu menangani bencana tersebut tanpa bantuan luar negeri dan melihatnya sebagai ujian kekuatan dan kemandirian negara.
“Alhamdulillah kita kuat, kita mengatasi masalah dengan kekuatan kita sendiri,” kata Prabowo di Hari Ulang Tahun ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).
Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono membenarkan kebijakan penutupan bantuan asing ini. Ia menyatakan bahwa Indonesia baru akan membuka akses jika merasa benar-benar membutuhkan.
“Saat ini kita belum membuka, sampai kita merasa kita membutuhkan bantuan,” ujar Sugiono
Namun, kenyataan di lapangan berbeda. Banjir yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah meluluhlantakkan ribuan rumah.
Ratusan keluarga bahkan masih mengungsi dan beberapa daerah juga masih mengalami kesulitan mendapatkan akses bantuan makanan dan minuman dikarenakan oleh beberapa jembatan yang putus.
Tidak hanya itu, rumah sakit di daerah terdampak juga banyak mengalami kesulitan dalam penyediaan obat-obatan dan peralatan medis.
Kontroversi semakin memanas ketika komentar warganet merambat liar di media sosial dengan tuduhan bahwa pemerintah lebih mementingkan “gengsi” daripada keselamatan dan kesejahteraan korban.
“Tega banget sama rakyat sendiri. Apanya yang berhasil menangani kalau masih ada korban yang belum dapat bantuan dan terancam kelaparan?” tulis salah satu warganet.
Para pengamat juga tidak tinggal diam, mereka bahkan turut serta dalam menyampaikan kekhawatirannya. Menurut mereka, kemandirian negara tidak berarti menolak bantuan yang diperlukan, terutama ketika korban berada dalam kondisi darurat.
Meskipun dengan berbagai kritikan tersebut, pemerintah tetap pada kebijakannya walaupun mengakui adanya keterlambatan dalam mengirimkan bantuan.
Hingga kini, kontroversi kebijakan penutupan bantuan asing ini tetap menjadi topik pembicaraan di masyarakat.
Masyarakat terus menunggu langkah selanjutnya pemerintah; apakah akan terus mempertahankan kebijakan atau membuka pintu bagi bantuan asing untuk menyelamatkan korban banjir yang masih membutuhkan bantuan darurat.