SOLO, GRANDISMA.COM – Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai bagian dari dinamika politik yang biasa.
Jokowi juga menegaskan tetap memberikan dukungan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Kamis (12/11/2026), setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Jokowi mengungkapkan bahwa dirinya pernah berpesan kepada Gibran mengenai sifat sementara sebuah jabatan.
Pesan tersebut menjadi bagian dari tanggapannya terhadap keputusan putra sulungnya yang memilih mengundurkan diri dari posisi Wakil Presiden.
Meski demikian, Jokowi menegaskan sikap politiknya terhadap pemerintahan saat ini tidak berubah.
Ia menyatakan tetap mendukung Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam menjalankan program-program yang berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
Pengunduran diri Gibran menjadi perkembangan penting dalam dinamika politik nasional.
Sebelumnya, pada Selasa (10/11/2026), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mundur dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo yang berlangsung sekitar 2,5 jam.
Dua hari setelah kabar mengenai niat tersebut mencuat, Gibran mendatangi Gedung MPR pada Kamis sekitar pukul 11.15 WIB.
Ketua MPR Ahmad Muzani kemudian mengonfirmasi bahwa Gibran menyerahkan surat pengunduran diri dan meminta agar dokumen tersebut segera diproses.
Di tengah perkembangan tersebut, DPR sebelumnya juga diwarnai dinamika terkait usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) mengenai polemik dokumen pendidikan Gibran.
Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi disebut telah menandatangani usulan tersebut. Namun, agenda rapat paripurna yang direncanakan untuk membahas pengumuman usulan itu dibatalkan.
Sikap Jokowi yang tetap mendukung pemerintahan Prabowo memperlihatkan bahwa pengunduran diri Gibran tidak serta-merta diikuti perubahan dukungan politik Jokowi terhadap pemerintahan.
Sementara itu, proses kelembagaan di MPR menjadi tahapan berikutnya yang menentukan kelanjutan status jabatan Wakil Presiden.