KUPANG, GRANDISMA.COM – Puncak acara Monitoring dan Evaluasi Terpadu Gerakan KENCANA 2026 dimanfaatkan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, untuk meletakkan arah kebijakan mitigasi daerah jangka pendek.
Menutup sambutannya di hadapan ratusan instansi kebencanaan, Gubernur menitipkan tiga pesan kunci yang wajib diimplementasikan secara konkret oleh seluruh bupati dan wali kota di wilayah kepulauan tersebut, Kamis (18/6).
​Pesan strategis pertama yang ditekankan adalah urgensi merevitalisasi budaya gotong royong sebagai fondasi utama penanggulangan bencana.
Pola penanganan modern tidak akan berjalan optimal tanpa adanya partisipasi aktif dan solidaritas organik dari masyarakat akar rumput.
Nilai-nilai kearifan lokal dalam menghadapi krisis air bersih atau masa paceklik harus dihidupkan kembali sebagai modal sosial daerah.
​Kedua, Gubernur meminta agar 10 kecamatan di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang yang telah menyandang Status KENCANA Pratama segera bertransformasi menjadi pusat pembelajaran (learning center).
Wilayah-wilayah ini harus membuka diri menjadi tempat rujukan bagi kecamatan lain di NTT untuk mempelajari tata kelola administrasi kebencanaan, manajemen logistik darurat, hingga pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) tingkat desa.
​Pesan ketiga yang tidak kalah krusial adalah keharusan mengintegrasikan variabel ketangguhan bencana ke dalam agenda perencanaan anggaran dan pembangunan daerah.
Setiap program fisik yang dijalankan oleh dinas teknis tidak boleh hanya berorientasi pada aspek pertumbuhan ekonomi semata, melainkan wajib memiliki analisis dampak risiko bencana yang komprehensif guna menjamin ketahanan infrastruktur jangka panjang.
​”Jangan sampai kita membangun fasilitas publik bernilai miliaran rupiah, namun hancur dalam sekejap hanya karena kita mengabaikan aspek mitigasi dalam perencanaannya. Pembangunan harus memperkuat daya tahan masyarakat, bukan justru meningkatkan kerentanan baru,” tutur Melki Laka Lena.
​Tiga amanat Gubernur ini diharapkan segera ditindaklanjuti secara teknis oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di tingkat kabupaten/kota.
Dengan mengawinkan kearifan lokal gotong royong, replikasi sistem kecamatan terbaik, dan ketatnya standardisasi infrastruktur, NTT optimistis mampu mengubah wajah daerahnya dari wilayah rawan bencana menjadi provinsi yang tangguh dan adaptif.
