JAKARTA, GRANDISMA.COM – Kasus wafatnya Dokter Icha, seorang tenaga kesehatan (nakes) yang bertugas di garda terdepan pelayanan masyarakat, memicu reaksi keras dari pemerintah pusat.
Tenaga Ahli Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Bidang Pelayanan HAM, Gabriel Goa, secara lantang mendesak pimpinan DPRD Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk segera memanggil dan memeriksa oknum anggotanya.
Oknum tersebut diduga kuat melakukan intimidasi serta kekerasan psikis terhadap almarhumah hingga berdampak fatal pada kondisi psikologisnya.
​Gabriel Goa menegaskan bahwa tindakan ala premanisme dan kesewenang-wenangan oleh oknum pejabat publik merupakan pelanggaran serius terhadap kode etik sekaligus pelanggaran HAM atas tenaga kesehatan.
Intervensi psikis yang dilakukan oleh kaum berkuasa di daerah dinilai telah mengangkangi instrumen perlindungan hukum yang seharusnya melekat pada setiap profesi medis.
Ketika harkat dan martabat nakes diinjak-injak saat menjalankan tugas kemanusiaan, maka hal tersebut menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan pelayanan publik di sektor kesehatan.
​”Kami terpanggil oleh nurani dan mandat penghormatan atas Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan penegakan HAM di pilar pertama. Oleh karena itu, kami menyampaikan duka yang mendalam sekaligus mendesak dengan sangat agar DPRD TTU segera memanggil dan memeriksa oknum anggota dewan yang diduga kuat telah mengangkangi kode etik kesehatan serta melakukan intimidasi psikis yang melukai hati terdalam Dokter Icha hingga berdampak pada tekanan psikologis tragis ini,” tegas Gabriel Goa dalam keterangan tertulisnya, Jumat (26/06/2026).
​Berdasarkan catatan dari pengalaman pribadinya saat keliling Indonesia memberikan penguatan kepada para nakes, Gabriel mengungkapkan bahwa kasus yang menimpa Dokter Icha merupakan fenomena gunung es.
Banyak tenaga kesehatan di garda terdepan masyarakat yang kerap mengalami intimidasi, bahkan kekerasan fisik dan psikis dari oknum pejabat baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif daerah.
Relasi kuasa yang timpang membuat para nakes sering kali berada dalam posisi rentan tanpa pembelaan yang sepadan.
​Pihak Kementerian HAM RI memastikan akan memantau perkembangan penanganan kasus ini secara objektif agar ada pertanggungjawaban moral dan kelembagaan dari oknum yang bersangkutan.
Langkah penegakan keadilan ini dinilai penting agar kematian Dokter Icha menjadi momentum evaluasi total terhadap tata krama birokrasi dan perlindungan profesi medis di wilayah NTT.
Jaminan hak atas upah yang layak, hak keselamatan kerja, serta hak atas rasa aman merupakan mandat konstitusi yang tidak boleh dikurangi oleh siapa pun.
​Menindaklanjuti desakan pusat tersebut, Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten TTU diharapkan dapat mengambil langkah responsif dan transparan dalam memeriksa anggotanya demi menjaga marwah institusi legislatif.
Publik di daratan Timor kini menaruh perhatian besar pada penyelesaian kasus ini.
Langkah tegas dari internal dewan sangat diperlukan untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa lembaga perwakilan rakyat tidak menoleransi segala bentuk arogansi kekuasaan terhadap pelayan kesehatan masyarakat.
