ATAMBUA, GRANDISMA.COM – Pimpinan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Atambua, Daniel Padja, memasang target tinggi terhadap realisasi kemitraan terbarunya dengan Pemerintah Kabupaten Belu.
Kemitraan strategis yang berfokus pada perluasan akses layanan perbankan untuk retribusi daerah ini dituntut harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat bawah.
Daniel menginginkan perubahan rona pelayanan publik yang signifikan pasca-perjanjian dikunci.
​Pernyataan visioner tersebut dilemparkan Daniel sebagai respons atas penandatanganan PKS pembayaran pajak di Atambua, Selasa, 2 Juni 2026.
Ia mengindikasikan bahwa indikator utama keberhasilan kerja sama ini tidak diukur dari kemegahan acara penandatanganan.
Keberhasilan murni dinilai dari seberapa cepat dan mudah seorang warga di pelosok desa perbatasan bisa menyelesaikan kewajiban pajaknya tanpa harus menguras waktu.
​”Harapan kami, kerja sama ini segera ditindaklanjuti dengan aksi nyata, sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Belu,” tutur Daniel.
Pihaknya berencana memperluas jaringan titik pembayaran, baik melalui agen-agen perbankan di tingkat desa maupun optimalisasi aplikasi digital.
Skema ini dirancang khusus untuk memotong ongkos transportasi warga yang tinggal jauh dari pusat kota.
​Kemitraan ini juga diposisikan sebagai jembatan untuk mewujudkan konsep pembangunan ekonomi yang inklusif dan merata di wilayah tapal batas negara.
Daniel meyakini bahwa pemerataan kesejahteraan hanya bisa dicapai jika akses terhadap fasilitas keuangan modern tidak lagi bersifat eksklusif.
Sinergi lintas sektoral antara BUMN dan pemerintah daerah dipandang sebagai solusi taktis yang paling rasional hari ini.
​”Kami menyadari bahwa untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan merata, kolaborasi serta sinergi lintas sektoral adalah sebuah keharusan,” tambahnya.
Langkah BNI ini sekaligus mendukung program literasi dan inklusi keuangan yang sedang gencar didorong oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Pengenalan sistem pembayaran nontunai kepada wajib pajak daerah menjadi sasaran edukasi utama yang akan dijalankan.
​Di sisi lain, Pemkab Belu juga diuntungkan dengan adanya kepastian hukum yang kuat sebagai landasan operasional lapangan melalui MoU ini.
Tim penyidik keuangan daerah dan internal audit bank kini memiliki koridor kerja yang jelas untuk melakukan rekonsiliasi data berkala.
Sinergitas data yang akurat ini penting untuk menghindari sengketa pencatatan nilai pajak yang kerap dikeluhkan oleh para pelaku usaha lokal.
​Komitmen aksi nyata yang disuarakan oleh pimpinan BNI Atambua ini memicu adrenalin kerja bagi dinas-dinas teknis terkait di Belu.
Dinas Pendapatan Daerah dituntut untuk segera membuka data basis wajib pajak yang valid agar sinkronisasi sistem digital bank dapat berjalan mulus.
Kolaborasi intensif ini dijadwalkan akan mulai diuji coba pada pertengahan bulan ini di beberapa sektor retribusi pasar.