Cegah Konflik Berujung Pengadilan, Pemkab Belu Perkuat Paralegal dan Restorative Justice

BERITA, HUKUM33 Dilihat

Cegah Konflik Berujung Pengadilan, Pemkab Belu Perkuat Paralegal dan Restorative JusticeBELU, GRANDISMA.COM – Pemerintah Kabupaten Belu memperkuat peran paralegal di tingkat desa dan kelurahan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum sekaligus mencegah persoalan sosial berkembang menjadi perkara di pengadilan.

Upaya tersebut dilakukan melalui Penyuluhan Hukum bertema “Membangun Desa/Kelurahan Sadar Hukum melalui Penguatan Peran Paralegal, Pendekatan Restorative Justice dan Peningkatan Keamanan serta Ketertiban Masyarakat” yang berlangsung di Gedung Wanita Bete Lalenok Atambua, Jumat (20/11/2026).

Kegiatan tersebut dibuka Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves, S.T. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya keberadaan paralegal sebagai penghubung masyarakat dengan layanan dan mekanisme hukum yang tersedia.

Menurut Vicente, paralegal memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi hukum, konsultasi, mediasi, serta membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka.

Peran tersebut terutama dibutuhkan bagi warga yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan hukum.

Ia menilai persoalan di tingkat masyarakat dapat diselesaikan lebih awal apabila warga memiliki pemahaman hukum yang memadai dan mendapat pendampingan yang tepat.

Penyelesaian secara damai melalui jalur non-litigasi dapat menjadi pilihan sepanjang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Penerapan pendekatan restorative justice juga menjadi salah satu materi penting dalam penyuluhan tersebut.

Pendekatan ini diharapkan dapat mendorong penyelesaian persoalan dengan memperhatikan kepentingan korban, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan hubungan sosial, tanpa mengabaikan batasan hukum.

Pemkab Belu turut menekankan pentingnya koordinasi paralegal dengan aparat penegak hukum.

Pemahaman mengenai kewenangan dan prosedur hukum dinilai diperlukan agar pendampingan kepada masyarakat tidak melampaui batas tugas yang telah ditentukan.

Kegiatan ini melibatkan narasumber dari Kejaksaan Negeri Belu dan Polres Belu.

Kehadiran kedua institusi tersebut diharapkan memperkuat pemahaman peserta mengenai penanganan persoalan hukum, keamanan, dan ketertiban masyarakat.

Turut hadir pejabat yang mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Atambua, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Belu, Kepala Bagian Hukum Setda Belu, serta para kepala desa dan lurah se-Kabupaten Belu.

Melalui penyuluhan tersebut, Pemerintah Kabupaten Belu berharap terbentuk desa dan kelurahan yang semakin sadar hukum, memiliki mekanisme penyelesaian persoalan yang tepat, serta mampu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Penguatan paralegal menjadi bagian dari upaya mewujudkan Kabupaten Belu yang Berkualitas, Mandiri, Harmonis, Demokratis, dan Berbudaya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *