ATAMBUA, GRANDISMA.COM – Pemerintah Kabupaten Belu mulai melakukan evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Fokus utama evaluasi ini tertuju pada pos belanja modal yang hingga kini masih menjadi perhatian serius.
Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves, menyatakan bahwa belanja modal merupakan mesin penggerak utama pembangunan infrastruktur.
Namun, realisasinya seringkali tertinggal dibandingkan dengan belanja rutin atau belanja pegawai yang bersifat administratif.
Dalam rapat evaluasi yang digelar di Lantai I Kantor Bupati Belu, Vicente mengingatkan para pimpinan OPD bahwa belanja modal memiliki implikasi luas.
“Setiap rupiah di belanja modal harus segera mewujud menjadi jalan, jembatan, atau fasilitas kesehatan,” tegasnya.
Ia menyoroti tantangan ekonomi global yang kian tidak menentu, yang menuntut daerah untuk lebih lincah dalam mengelola keuangan.
Belanja pemerintah pusat dan daerah diharapkan menjadi bantalan ekonomi bagi masyarakat di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok.
Wabup Vicente juga memberikan peringatan keras terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.
Menurutnya, kegagalan dalam mengeksekusi belanja modal tepat waktu dapat menyebabkan anggaran tersebut ditarik kembali ke kas negara.
“Sangat disayangkan jika anggaran yang sudah kita perjuangkan di tingkat pusat harus kembali hanya karena kelalaian administratif di tingkat daerah,” kata Vicente
Evaluasi ini dilakukan secara menyeluruh terhadap performa masing-masing instansi.
Vicente meminta data riil mengenai kendala apa saja yang menghambat eksekusi belanja modal di triwulan pertama ini, apakah masalah teknis, regulasi, atau sumber daya manusia.
Lebih lanjut, ia mendorong adanya sinergi antar-OPD agar tidak terjadi ego sektoral yang menghambat proyek strategis daerah.
Sinkronisasi data antara perencanaan dan pelaksanaan menjadi kunci utama keberhasilan penyerapan anggaran.
Pemerintah daerah juga berencana memperketat pengawasan melalui inspektorat untuk memastikan belanja modal dilaksanakan sesuai aturan.
Langkah ini diambil guna mencegah terjadinya penyimpangan sekaligus memastikan output proyek berkualitas tinggi.
Harapannya, melalui evaluasi berkala ini, rapor penyerapan anggaran Kabupaten Belu pada tahun 2026 bisa jauh lebih baik dibanding tahun sebelumnya.
Vicente optimis jika eksekusi dilakukan sejak dini, target pembangunan akan tercapai tepat waktu.