ATAMBUA, GRANDISMA.COM – Pemerintah Kabupaten Belu resmi memulai rangkaian perencanaan pembangunan untuk tahun anggaran 2027 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD. Acara ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves, ST, di Gedung Wanita Betelalenok, Atambua, Senin (20/04/2026).
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepatuhan terhadap amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Wabup Vicente menegaskan bahwa perencanaan tahun ini harus lebih tajam mengingat kondisi ekonomi global yang kian dinamis.
Dalam narasinya, Vicente menekankan bahwa efisiensi anggaran bukanlah hambatan, melainkan peluang untuk berinovasi. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menanggalkan ego sektoral demi kepentingan masyarakat perbatasan.
”Kita berada di tengah ketidakpastian global yang berdampak pada efisiensi transfer pusat ke daerah. Namun, pelayanan dasar bagi masyarakat Belu tidak boleh berkurang sedikitpun,” ujar Vicente dalam sambutannya.
Prioritas utama yang diusung dalam RKPD 2027 adalah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemenuhan layanan dasar. Fokus ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Belu.
Vicente menjabarkan 10 program prioritas yang selaras dengan visi “Belu Berkualitas, Mandiri, Harmonis, Demokratis, dan Berbudaya.” Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk tetap konsisten pada jalur pembangunan yang telah disepakati.
Salah satu poin krusial yang ditekankan adalah digitalisasi pelayanan publik. Menurut Vicente, transformasi digital akan memangkas rantai birokrasi yang panjang dan menghemat belanja operasional yang kurang produktif.
Ia juga menyoroti pentingnya ketahanan pangan di wilayah perbatasan. Baginya, kedaulatan pangan adalah harga mati yang harus dicapai melalui sinergi antara petani, penyuluh, dan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran.
Penurunan angka kemiskinan ekstrem tetap menjadi indikator keberhasilan yang utama. Vicente menginstruksikan agar setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBD harus memiliki dampak langsung (impact-based) terhadap kesejahteraan warga.
Sinergi antara Pemerintah Pusat, Provinsi NTT, dan Kabupaten Belu menjadi kunci dalam menghadapi tantangan anggaran. Vicente menegaskan bahwa kolaborasi adalah satu-satunya cara untuk menutup celah fiskal yang ada.
Wabup Vicente juga meminta DPRD Kabupaten Belu untuk bersama-sama mengawal alokasi anggaran agar tetap berpihak pada kebutuhan mendesak rakyat. Ia percaya, dengan transparansi, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin kuat.
Musrenbang ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Pj Sekretaris Daerah, dan tokoh masyarakat. Pertemuan ini diharapkan menghasilkan dokumen perencanaan yang menjadi kompas pembangunan Belu menuju tahun 2027 yang lebih mandiri.
