​
SUMBA BARAT DAYA, GRANDISMA.COM – Tenaga Ahli Menteri HAM, Martinus Gabriel Goa, menegaskan bahwa kepemilikan sertifikat kompetensi resmi merupakan senjata paling ampuh bagi buruh migran untuk menghindari jebakan sindikat perdagangan orang.
Pernyataan keras tersebut disampaikan Gabriel saat mendampingi Dirjen HAM melakukan inspeksi mendalam ke Balai Latihan Kerja (BLK) Don Bosco Sumba di Tambolaka, Selasa (00/07/2026).
Peninjauan difokuskan pada pemetaan standardisasi mutu lulusan BLK swasta di wilayah perbatasan.
​BLK Don Bosco Sumba yang dipimpin oleh Br. Ephrem Santos, SDB, mendapatkan apresiasi tinggi karena seluruh program pelatihannya telah mengantongi akreditasi resmi dari Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LA-LPK).
Selain itu, proses uji kompetensi di lembaga ini didukung penuh oleh instruktur yang tersertifikasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Legalitas formal ini dinilai menjadi pembeda utama yang menaikkan kelas para pekerja lokal di mata industri nasional.
​Rombongan kementerian menyisir sejumlah unit pelatihan teknis yang sedang berlangsung, mulai dari bengkel teknik sepeda motor, servis instalasi pendingin udara (AC), hingga pengelasan.
Perhatian khusus juga diberikan pada unit digital komputer, instalasi listrik, pemanfaatan energi surya, tata rambut, hingga workshop produksi furnitur bambu.
Kelengkapan fasilitas praktik ini dinilai mampu menjawab tantangan kebutuhan pasar kerja modern yang dinamis.
​”Ketika anak-anak muda memiliki keterampilan yang teruji, sertifikat kompetensi yang diakui negara, dan akses terhadap dunia kerja yang layak, mereka akan memiliki daya tawar yang jauh lebih kuat. Mereka tidak akan bisa lagi dibohongi atau ditekan oleh calo. Sertifikat BNSP ini adalah pelindung hukum pasif mereka dari sasaran jahat sindikat perdagangan orang,” tegas Martinus Gabriel Goa
​Sementara itu, Direktur BLK Don Bosco Sumba, Br. Ephrem Santos, SDB, menyambut baik perhatian vertikal dari kementerian terkait isu perlindungan tenaga kerja ini.
Ephrem menyatakan bahwa Don Bosco menempatkan pendidikan keterampilan sebagai jalan teologis untuk mengembalikan martabat kemanusiaan kaum muda yang sering kali terpinggirkan.
Dukungan konkret dari pemerintah dinilai akan mempercepat perluasan jangkauan pelatihan hingga ke pelosok desa terpencil di Sumba.
​”Kami percaya bahwa pendidikan keterampilan merupakan salah satu jalan terbaik untuk membangun masa depan kaum muda. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, kami ingin terus memberikan kesempatan kepada anak-anak muda dari seluruh Pulau Sumba untuk memperoleh keterampilan, pekerjaan yang layak, dan kehidupan yang lebih bermartabat,” kata Br. Ephrem Santos.
​Kementerian HAM mengidentifikasi bahwa model pemagangan (apprenticeship) yang diterapkan oleh BLK Don Bosco berhasil memotong mata rantai penyaluran kerja non-prosedural.
Para lulusan langsung disalurkan ke perusahaan-perusahaan mitra yang rekam jejak legalitasnya telah diverifikasi oleh dinas tenaga kerja.
Sistem tertutup ini meminimalkan risiko keterlibatan pihak ketiga atau agensi liar yang sering kali menjadi pintu masuk utama tindak pidana eksploitasi kerja.
​Kunjungan kerja di Tambolaka ini diakhiri dengan kesepakatan untuk memperkuat jaringan komunikasi antara BLK Don Bosco dan pos pengaduan HAM di tingkat provinsi.
Langkah taktis ini diambil agar setiap indikasi pelanggaran kontrak kerja yang dialami alumni di perantauan dapat direspons cepat oleh negara.
Penguatan lembaga pelatihan kerja lokal kini menjadi pilar tak terpisahkan dalam mewujudkan NTT sebagai wilayah yang bersih dari praktik perdagangan manusia.
