BOGOR, GRANDISMA.COM – Presiden Prabowo Subianto mengingatkan secara tegas bahwa orkestrasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif mustahil diwujudkan jika Polri masih memelihara ego sektoral.
Dalam pidato upacara Ke-80 Hari Bhayangkara di Cikeas, Bogor, Kepala Negara menyatakan bahwa tantangan stabilitas nasional terlalu besar untuk dipikul oleh satu instansi sendirian.
Sinergitas vertikal dan horizontal lintas kelembagaan menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar lagi.
​Kepala Negara meminta Kapolri beserta jajarannya untuk terus membuka ruang kolaborasi yang luas dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), jajaran kementerian, hingga pemerintah daerah.
Sinergi tersebut juga harus menjangkau elemen masyarakat sipil (civil society), termasuk para pemuka agama, ulama, akademisi di kampus, hingga asosiasi buruh, petani, dan nelayan.
Pendekatan keamanan berbasis komunitas (community policing) dinilai jauh lebih efektif dalam meredam potensi konflik sosial di akar rumput.
​”Perkuat sinergi. Polri tidak bisa bekerja sendiri. Polri harus selalu bersama institusi lain, bersama TNI, bersama pemerintah, bersama semua institusi pemerintah, bersama tokoh masyarakat, bersama ulama, bersama akademisi, bersama media, bersama pengusaha, bersama petani, nelayan, dan buruh, bersama seluruh rakyat Indonesia. Institusi yang besar adalah institusi yang mau mendengar. Institusi yang kuat adalah institusi yang berani berubah,” papar Presiden Prabowo, Rabu (01/07/2026).
​Dalam klausul penutup amanatnya, Presiden Prabowo melontarkan kritik filosofis agar insan Bhayangkara menjauhi sifat sombong dan kepuasan diri yang semu. Menggunakan falsafah ilmu padi yaitu semakin berisi semakin menunduk.
Presiden meminta polisi menyeimbangkan kekuatan fisik dan kewenangan hukum dengan sikap rendah hati.
Keberanian institusional tertinggi justru tecermin ketika sebuah lembaga negara berani mengakui kekurangan internal dan melakukan reformasi prosedur demi kebaikan publik.
​Pesan persatuan lintas elemen ini dinilai sangat strategis, terutama dalam mengawal agenda-agenda pembangunan ekonomi nasional yang membutuhkan jaminan keamanan investasi.
Kerja sama yang solid antara polisi dan media massa juga ditekankan untuk menciptakan ruang digital yang sehat dan bebas dari disinformasi.
Komitmen mendengar masukan dari kelompok buruh dan petani menjadi indikator bahwa penegakan keamanan di era pemerintahan saat ini bertumpu pada keadilan sosial.
​Rangkaian instruksi Presiden Prabowo ini menjadi cetak biru (blueprint) penting bagi arah kebijakan operasional Polri ke depan.
Konsolidasi bersama TNI dalam mengamankan wilayah-wilayah perbatasan dan objek vital nasional akan semakin diintensifkan pasca-peringatan ini.
Dengan meruntuhkan sekat ego sektoral dan memperkuat jalinan kemitraan dengan rakyat, Polri diharapkan tumbuh menjadi lembaga yang tidak hanya ditakuti oleh pelanggar hukum, tetapi dicintai secara tulus oleh seluruh elemen bangsa.