ATAMBUA, GRANDISMA.COM — Efisiensi anggaran dan efektivitas pelayanan menjadi target utama Pemerintah Kabupaten Belu dalam merancang draf cetak biru tata kelola pemerintahan berbasis digital.
Bekerja sama dengan Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, pemda setempat tengah menggenjot perumusan lima dokumen strategis yang akan menjadi fondasi utama operasional birokrasi masa depan.
Dokumen induk ini dirancang untuk mengakhiri era pemborosan anggaran akibat pembuatan aplikasi dinas yang cenderung berjalan sendiri-sendiri tanpa interkoneksi data.
Kelima produk hukum dan perencanaan tata ruang digital yang sedang digodok mencakup Arsitektur Pemerintah Digital, Peta Proses Bisnis, Roadmap Pemerintah Digital, Peta Rencana Pemerintah Digital, serta Rencana Strategis Pemerintah Digital.
Kehadiran dokumen ini akan mengubah lanskap pelayanan publik di Kabupaten Belu, terutama pada sektor pemenuhan hak-hak dasar masyarakat seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha mikro, dan akses kesehatan di puskesmas. Pola integrasi satu data ini mengacu pada standar regulasi satu data Indonesia.
”Melalui perencanaan yang matang dan ilmiah bersama institusi akademik ini, kita tidak hanya sekadar membangun sistem teknologi atau membeli perangkat keras, tetapi kita sedang membangun budaya kerja baru yang lebih bersih. Kita perkuat kolaborasi nyata antar-perangkat daerah demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, efisien, dan yang paling penting adalah responsif terhadap kebutuhan masyarakat Belu,” ujar Bupati Willybrodus Lay, Rabu (15/07/2026).
Tim Ahli dari UKSW Salatiga yang diterjunkan dalam proyek swakelola ini membawa metodologi pendekatan berbasis tata kelola wilayah perbatasan.
Hal ini dinilai penting mengingat Kabupaten Belu memiliki tantangan geografis serta keterbatasan infrastruktur telekomunikasi di beberapa distrik luar.
Dengan pemetaan yang akurat pada dokumen Peta Rencana Pemerintah Digital, titik-titik blind spot jaringan internet dapat diintervensi secara bertahap menggunakan alokasi anggaran daerah yang lebih presisi.
Pelaksanaan Seminar Awal dan Desk Pemerintah Digital yang digelar di Lantai I Kantor Bupati Belu ini juga memfasilitasi penunjukan person in charge (PIC) di setiap perangkat daerah.
Para PIC teknis ini bertanggung jawab sebagai dinamo penggerak yang menyuplai data riil proses bisnis pelayanan kepada tim perumus dari universitas.
Sinkronisasi data sektoral ini ditargetkan rampung dalam waktu dekat agar draf kebijakan dapat segera disidangkan untuk mendapat legalitas hukum formal di tingkat legislatif.
Dengan selesainya draf rencana induk pemerintah digital ini kelak, Pemkab Belu optimis tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi akan meningkat signifikan.
Modernisasi sistem ini juga diharapkan menarik minat investasi masuk ke daerah karena kepastian hukum dan kecepatan proses perizinan dapat dipantau secara terbuka oleh publik.
Komitmen bersama yang ditunjukkan oleh jajaran asisten, kepala dinas, dan mitra akademis menjadi modal berharga bagi masa depan digital daratan Timor.