JAKARTA, GRANDISMA.COM – Upaya memitigasi badai krisis kemandirian pekerja migran di Nusa Tenggara Timur memerlukan transformasi strategi dari hulu ke hilir.
Menyikapi hal tersebut, Tenaga Ahli Kementerian HAM Bidang Human Trafficking, Gabriel Goa, menyerukan gerakan masif untuk mendukung penuh program “NTT Zero TPPO” yang diinisiasi oleh Kepolisian Daerah NTT.
Program ini dinilai hanya akan berhasil jika diadopsi sebagai gerakan bersama oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan sekadar bertumpu pada pundak aparat kepolisian.
Gabriel menjelaskan, garda terdepan dalam pertempuran melawan sindikat perdagangan orang ini memang berada di tangan jajaran Polda NTT dan seluruh Polres se-NTT.
Namun, penguatan sistem pertahanan di tingkat akar rumput jauh lebih mendesak untuk mencegah warga terjebak bujuk rayu calo.
Untuk itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan menerapkan model kolaborasi hexahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, media massa, dan lembaga adat/agama.
Fokus utama dari kolaborasi hexahelix ini adalah memasifkan program pencegahan dini dan sosialisasi mengenai skema migrasi aman (safe migration) langsung di tingkat desa dan kelurahan.
Desa dinilai sebagai wilayah paling rentan di mana para perekrut ilegal bergerilya mencari mangsa dengan memanfaatkan kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan warga.
Penguatan kapasitas aparatur desa dalam mendeteksi mobilisasi warga ke luar daerah menjadi kunci penangkalan awal.
”Kita mengajak kolaborasi hexahelix semua stakeholder mendukung Kapolda NTT untuk melakukan pencegahan TPPO dan migrasi aman di semua desa dan kelurahan se-NTT,” kata Gabriel dalam siaran persnya di Kupang, Sabtu, 30 Mei 2026.
Menurutnya, literasi hukum mengenai tata cara bekerja di luar negeri secara legal harus menjadi kurikulum wajib dalam pemberdayaan masyarakat desa.
Selain proteksi di tingkat regulasi dan edukasi desa, Gabriel juga mendesak pemenuhan infrastruktur penunjang keselamatan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTT.
Salah satu yang paling krusial adalah percepatan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) yang terakreditasi di tiap wilayah kerja.
Keberadaan BLK ini sangat penting guna memastikan setiap calon tenaga kerja memiliki kompetensi dan sertifikasi keahlian yang memadai sebelum dikirim ke negara penempatan.
Tak hanya BLK, pemprov dan pemkab di NTT juga diminta segera mengaktifkan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) PMI guna memangkas birokrasi pengurusan dokumen dan mencegah praktik percaloan tiket maupun paspor.
Integrasi layanan satu pintu ini dipandang mampu meminimalisasi manipulasi identitas umur dan alamat calon tenaga kerja yang kerap dilakukan oleh para calo nakal untuk meloloskan korbannya.
Aspek perlindungan terakhir yang tidak kalah penting dalam proposal kolaborasi ini adalah penyediaan Rumah Aman (Shelter) bagi para korban TPPO yang berhasil diselamatkan atau dipulangkan dari luar negeri.
Rumah aman yang representatif diperlukan untuk memulihkan trauma psikologis, menyediakan perawatan medis, serta memfasilitasi rehabilitasi sosial sebelum para korban dikembalikan ke tengah keluarga mereka.
Dengan mengonsolidasikan seluruh potensi dalam formula hexahelix, impian untuk mewujudkan NTT yang bersih dari perdagangan manusia di masa depan dinilai bukan lagi hal yang mustahil.
Komitmen politik dari jajaran kepolisian kini menuntut keberanian dari para bupati dan wali kota di NTT untuk mengalokasikan anggaran daerah demi membangun BLK, LTSA, dan rumah aman di wilayah masing-masing.