Kupang, Grandisma.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar Rapat Kerja Jasa Konstruksi dalam Mendukung Peningkatan Mutu Penyelenggaraan dan Pertumbuhan Ekonomi Pelaku Jasa Konstruksi, yang dilaksanakan di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT, Selasa (13/1/2026).
Kegiatan yang berlangsung dalam suasana penuh persaudaraan dan kekeluargaan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan sektor jasa konstruksi dari berbagai kalangan.
Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melkiades Laka Lena dalam sambutannya menegaskan bahwa sektor jasa konstruksi memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur menjadi pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Provinsi NTT.
“Evaluasi ini tidak hanya menilai capaian fisik dan kualitas pembangunan, tetapi juga mengidentifikasi kendala, tantangan, serta peluang perbaikan ke depan,” ujar Gubernur.
Hal tersebut sejalan dengan Misi Pertama RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025–2029, yakni mewujudkan infrastruktur berkelanjutan untuk mendukung ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing.
Selain itu, sektor jasa konstruksi juga mendukung Pilar Ketiga RPJMD, yaitu pemerataan infrastruktur berkelanjutan, serta Dasa Cita Ketujuh, yang menitikberatkan pada pengembangan jalan, air bersih, dan rumah layak huni guna mewujudkan NTT yang sejahtera.
Gubernur menyampaikan bahwa Tahun Anggaran 2025 merupakan periode penting bagi pembangunan infrastruktur di NTT, dengan berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada sektor jalan, sumber daya air, permukiman, serta sarana pendukung pelayanan dasar lainnya.
Oleh karena itu, diperlukan forum evaluasi yang komprehensif dan terstruktur untuk memastikan mutu penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar teknis, serta prinsip tata kelola yang baik.
Selain sebagai forum evaluasi, rapat kerja ini juga dimanfaatkan sebagai media press release untuk menyampaikan capaian pembangunan infrastruktur Provinsi NTT kepada publik secara terbuka dan akuntabel.
Transparansi informasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendorong partisipasi aktif pelaku jasa konstruksi dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Melalui kegiatan ini, Gubernur berharap terbangun komitmen bersama antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan jasa konstruksi.
Komitmen tersebut mencakup lima poin utama, yaitu meningkatkan mutu penyelenggaraan jasa konstruksi dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan; mendorong pertumbuhan ekonomi pelaku jasa konstruksi daerah yang sehat, kompetitif, dan berdaya saing; memperkuat kepatuhan terhadap regulasi, standar keselamatan kerja, dan prinsip keberlanjutan; mengedepankan integritas, profesionalisme, serta kolaborasi; dan menghasilkan produk jasa konstruksi yang berkualitas, tertib, berkepastian hukum, dan berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi NTT, Benyamin Nahak dalam laporannya menyampaikan bahwa maksud kegiatan ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan rapat kerja tahunan, khususnya untuk mengevaluasi hasil pembangunan infrastruktur Tahun 2025 serta meningkatkan mutu penyelenggaraan jasa konstruksi ke depan.
“Tujuan kegiatan ini meliputi evaluasi hasil pembangunan infrastruktur Dinas PUPR Provinsi NTT Tahun 2025, peningkatan mutu jasa konstruksi melalui rekomendasi perbaikan, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi pelaku jasa konstruksi daerah, penyampaian informasi capaian pembangunan kepada publik melalui press release, serta penghimpunan masukan strategis sebagai bahan perumusan kebijakan dan perencanaan program pada tahun-tahun berikutnya,” jelas Benyamin Nahak.
Peserta rapat kerja terdiri dari unsur pemerintah Provinsi NTT dan balai-balai di wilayah NTT, para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pelaku jasa konstruksi, kontraktor, konsultan, asosiasi jasa konstruksi, akademisi, wartawan media massa, serta pemangku kepentingan terkait lainnya termasuk APH dan APIP.
Kegiatan yang juga dihadiri Wakil Gubernur NTT Johanis Asadoma dan sejumlah pejabat serta pimpinan daerah lainnya ini dibiayai dari DPA Dinas PUPR Provinsi NTT Tahun Anggaran 2026.