YERUSALEM, GRANDISMA.COM – Pemilu parlemen Israel yang berlangsung pada Selasa (27/10/2026) menghadirkan persaingan ketat antara kubu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan oposisi yang dipimpin Gadi Eisenkot.
Hasil jajak cepat atau exit poll menunjukkan belum ada blok politik yang berhasil mengamankan mayoritas 61 kursi dari total 120 kursi Knesset, sehingga pembentukan pemerintahan baru diperkirakan menghadapi negosiasi panjang.
Situasi tersebut menempatkan partai-partai Arab Israel pada posisi strategis. Berdasarkan proyeksi sejumlah stasiun televisi, partai-partai yang dipimpin politisi Arab berpotensi menguasai sekitar 16 hingga 18 kursi.
Jumlah itu dapat menentukan arah pembentukan pemerintahan apabila blok Netanyahu maupun oposisi gagal memperoleh dukungan yang cukup dari partai-partai lain.
Dilema terbesar bagi Eisenkot adalah bagaimana membentuk pemerintahan alternatif tanpa kehilangan dukungan partai-partai Yahudi yang menolak bekerja sama dengan partai Arab.
Sebagai pemimpin Partai Yashar yang berhaluan tengah, Eisenkot berupaya menghimpun kekuatan oposisi untuk mengakhiri pemerintahan Netanyahu, tetapi komposisi parlemen membuat langkah tersebut tidak mudah.
Partai-partai Arab, termasuk Ra’am dan Joint List, sama-sama menentang kelanjutan pemerintahan Netanyahu.
Namun, dukungan mereka terhadap pergantian pemerintahan belum otomatis menjamin terbentuknya koalisi.
Sejumlah pemimpin oposisi, termasuk Avigdor Lieberman dan Naftali Bennett, sebelumnya menolak mengandalkan partai-partai Arab untuk membentuk pemerintahan baru.
Eisenkot masih memiliki sejumlah pilihan politik, mulai dari membangun koalisi yang melibatkan partai Arab hingga mencari dukungan dari luar pemerintahan.
Salah satu kemungkinan adalah pemerintahan minoritas yang memperoleh dukungan atau abstain dari partai-partai tertentu dalam pemungutan suara parlemen.
Namun, skenario tersebut membutuhkan kesepakatan politik yang belum tentu dapat dicapai.
Di sisi lain, Netanyahu tetap memiliki peluang mempertahankan pengaruhnya meskipun blok pendukungnya belum mengamankan mayoritas.
Partai Likud diproyeksikan menjadi partai tunggal dengan perolehan suara terbesar, tetapi posisi tersebut tidak serta-merta menjamin Netanyahu dapat membentuk pemerintahan.
Kebuntuan ini juga memperlihatkan persoalan mendasar dalam politik Israel, yakni kesulitan membangun pemerintahan lintas kelompok di tengah perbedaan ideologi dan pandangan mengenai identitas negara.
Partai-partai Arab memiliki representasi elektoral yang signifikan, tetapi keterlibatan mereka dalam koalisi pemerintahan tetap menjadi isu kontroversial.
Jika tidak ada kandidat yang mampu membangun mayoritas, Israel berpotensi menghadapi kebuntuan politik berkepanjangan atau pemilu ulang.
Netanyahu dapat tetap menjalankan tugas sebagai perdana menteri sementara selama proses pembentukan pemerintahan berlangsung. Hasil resmi penghitungan suara akan menjadi dasar penting bagi Presiden Isaac Herzog untuk menentukan kandidat yang paling berpeluang membentuk pemerintahan.
Pada akhirnya, persoalan pemilu kali ini bukan hanya siapa yang memperoleh suara terbanyak, melainkan siapa yang mampu menyatukan dukungan parlemen.
Bagi Eisenkot, partai-partai Arab dapat menjadi kunci menuju kekuasaan sekaligus sumber dilema politik.
Bagi Netanyahu, penolakan terhadap koalisi yang bergantung pada partai Arab juga dapat mempersempit pilihannya sendiri dalam persaingan mempertahankan pemerintahan.