NTT Targetkan Usaha Konstruksi Daerah Sehat dan Berdaya Saing Lewat Raker Tahunan  

BERITA, DAERAH, POLITIK176 Dilihat

NTT Targetkan Usaha Konstruksi Daerah Sehat dan Berdaya Saing Kupang, Grandisma.com – Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menargetkan pelaku usaha jasa konstruksi daerah dapat tumbuh secara sehat, kompetitif, dan berdaya saing melalui Rapat Kerja Jasa Konstruksi Tahunan yang digelar di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT, Selasa (13/1/2026).

Acara yang dihadiri berbagai pemangku kepentingan ini juga bertujuan meningkatkan mutu penyelenggaraan jasa konstruksi di seluruh wilayah NTT.

Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melkiades Laka Lena menyatakan bahwa sektor jasa konstruksi memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah dan menjadi pilar utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi juga mewujudkan pemerataan pembangunan yang sesuai dengan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025–2029.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pelaku jasa konstruksi daerah yang sehat, kompetitif, dan berdaya saing,” tegas Gubernur dalam sambutannya.

Hal tersebut sejalan dengan Misi Pertama RPJMD Provinsi NTT yang bertujuan mewujudkan infrastruktur berkelanjutan untuk mendukung ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing.

Selain itu, sektor jasa konstruksi juga mendukung Pilar Ketiga RPJMD tentang pemerataan infrastruktur berkelanjutan, serta Dasa Cita Ketujuh yang fokus pada pengembangan jalan, air bersih, dan rumah layak huni.

Gubernur menjelaskan bahwa Tahun Anggaran 2025 merupakan periode penting bagi pembangunan infrastruktur di NTT, dengan berbagai program yang telah dilaksanakan di sektor jalan, sumber daya air, permukiman, dan sarana pendukung pelayanan dasar lainnya.

“Diperlukan forum evaluasi yang komprehensif dan terstruktur untuk memastikan mutu penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar teknis, serta prinsip tata kelola yang baik,” ujarnya.

Selain mendorong pertumbuhan usaha lokal, rapat kerja ini juga berfungsi sebagai media press release untuk menyampaikan capaian pembangunan infrastruktur kepada publik secara terbuka dan akuntabel.

Transparansi informasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendorong partisipasi aktif pelaku jasa konstruksi dalam pembangunan berkelanjutan.

Gubernur juga menegaskan bahwa evaluasi yang dilakukan tidak hanya menilai capaian fisik dan kualitas pembangunan, tetapi juga mengidentifikasi kendala, tantangan, serta peluang perbaikan ke depan.

Selain itu, diharapkan terbangun komitmen bersama untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dari tahap perencanaan hingga pemanfaatan, memperkuat kepatuhan terhadap regulasi dan standar keselamatan kerja, mengedepankan integritas dan kolaborasi, serta menghasilkan produk jasa konstruksi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi NTT, Benyamin Nahak menyampaikan bahwa salah satu tujuan utama kegiatan ini adalah mendukung pertumbuhan ekonomi pelaku jasa konstruksi daerah.

Menurutnya, maksud kegiatan ini adalah sebagai pedoman rapat kerja tahunan untuk mengevaluasi hasil pembangunan infrastruktur Tahun 2025 serta meningkatkan mutu penyelenggaraan ke depan.

“Tujuan kegiatan ini meliputi evaluasi hasil pembangunan infrastruktur Dinas PUPR Tahun 2025, peningkatan mutu jasa konstruksi melalui rekomendasi perbaikan, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi pelaku usaha daerah, penyampaian informasi capaian pembangunan kepada publik melalui press release, serta penghimpunan masukan strategis sebagai bahan perumusan kebijakan dan perencanaan program pada tahun-tahun berikutnya,” jelas Benyamin Nahak.

Peserta rapat kerja meliputi unsur pemerintah Provinsi NTT dan balai-balai wilayah, para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pelaku jasa konstruksi, kontraktor, konsultan, asosiasi jasa konstruksi, akademisi, wartawan, serta pemangku kepentingan lainnya termasuk APH dan APIP.

Kegiatan yang juga dihadiri Wakil Gubernur Johanis Asadoma, Pimpinan Komisi IV DPRD Provinsi NTT Patrianus Lali Walo, dan sejumlah pejabat serta pimpinan daerah lainnya ini dibebankan pada DPA Dinas PUPR Provinsi NTT Tahun Anggaran 2026.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *