KUPANG, GRANDISMA.COM – Masalah akurasi data kemiskinan kembali mencuat di Nusa Tenggara Timur. Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengungkapkan adanya ketidaksinkronan data yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat miskin.
​Hal tersebut disampaikan Melki saat menerima kunjungan reses Komisi X DPR RI di Kupang, Rabu (22/4). Ia menyebut banyak bantuan sosial yang tidak tepat sasaran akibat data yang “kedaluwarsa”.
​Melki membeberkan temuan di mana terdapat warga yang sudah mampu namun tetap tercatat sebagai penerima bantuan selama bertahun-tahun. Sebaliknya, warga yang benar-benar membutuhkan justru tidak masuk dalam basis data.
​”Kami menemukan adanya data yang tidak akurat. Bahkan ada yang bertahun-tahun tercatat sebagai penerima bantuan. Ini harus dibenahi,” tegas Melki.
​Persoalan data ini, menurut Melki, mengganggu efektivitas program pengentasan kemiskinan ekstrem di NTT. Validitas data di tingkat desa menjadi titik lemah yang paling krusial.
​Ketidakakuratan data ini juga berdampak pada alokasi bantuan di sektor pendidikan dan kesehatan. Distribusi beasiswa seringkali terhambat karena status ekonomi orang tua siswa yang tidak terverifikasi dengan benar.
​Gubernur meminta Tim Terpadu untuk segera melakukan verifikasi dan validasi (verivali) ulang di seluruh kabupaten/kota. Ia tidak ingin anggaran daerah dan pusat terbuang sia-sia untuk pihak yang tidak berhak.
​Komisi X DPR RI memberikan perhatian khusus terhadap laporan ini. Pasalnya, data kemiskinan menjadi rujukan utama dalam penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP).
​Anita Jacoba Gah, anggota DPR RI asal NTT, menekankan perlunya transparansi dalam pendataan di tingkat akar rumput. Ia sering menerima keluhan warga mengenai ketidakadilan distribusi bantuan.
​Melki Laka Lena menegaskan bahwa pembenahan data adalah langkah awal untuk meningkatkan IPM. Tanpa data yang jujur, kebijakan pembangunan hanya akan menjadi tebak-tebakan administratif.
​Pemerintah Provinsi NTT kini tengah mengembangkan sistem pendataan digital yang lebih terintegrasi. Sistem ini diharapkan mampu meminimalisir manipulasi data di lapangan.
​Melalui forum ini, Melki berharap ada koordinasi lintas kementerian untuk menyeragamkan basis data kemiskinan di Indonesia, khususnya untuk wilayah kepulauan.
