Yerusalem, Grandisma.com – Pemerintah Israel, melalui Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir, menyampaikan ancaman keras terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait isu pengakuan negara Palestina.
Pernyataan kontroversial ini meningkatkan ketegangan di Timur Tengah dan memicu kecaman internasional.
Ben Gvir, dalam pernyataannya pada Senin (17/11/2025) di Yerusalem, menegaskan bahwa Israel akan bertindak lebih jauh jika PBB mengakui pembentukan negara Palestina.
Ancaman ini disampaikan dengan nada tinggi dan disertai seruan untuk melakukan tindakan kekerasan.
“Jika mereka mempercepat pengakuan negara palsu ini, jika PBB mengakui hal ini, Anda, Bapak Perdana Menteri, harus memerintahkan pembunuhan terarah terhadap para pejabat senior Otoritas Palestina, yang merupakan teroris dalam segala hal,” ujar Ben Gvir
Tidak hanya itu, Ben Gvir juga memerintahkan penangkapan Presiden Palestina Mahmoud Abbas, dengan alasan bahwa Abbas tidak memiliki kekebalan hukum apa pun. Pernyataan ini dinilai provokatif dan berpotensi memicu eskalasi konflik di wilayah tersebut.
Ancaman Israel terhadap PBB dikecam keras oleh berbagai pihak. Organisasi-organisasi kemanusiaan, negara-negara pendukung Palestina, dan sejumlah pemimpin dunia mengecam pernyataan Ben Gvir sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab dan melanggar hukum internasional.
Pemerintah Palestina juga mengecam keras pernyataan Ben Gvir, dan menyebutnya sebagai “seruan untuk melakukan kejahatan perang.”
Juru bicara Otoritas Palestina, Nabil Abu Rudeineh, mengatakan bahwa pernyataan Ben Gvir mencerminkan mentalitas penjajah dan ekstremis yang berbahaya.
Ancaman Israel terhadap PBB terjadi di tengah meningkatnya seruan internasional untuk mengakhiri pendudukan Israel atas wilayah Palestina dan memberikan hak kepada rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.
PBB sendiri telah berulang kali menyerukan solusi dua negara sebagai jalan keluar dari konflik Israel-Palestina.
Namun, proses perdamaian terhenti selama bertahun-tahun akibat penolakan Israel untuk menghentikan pembangunan permukiman ilegal di wilayah pendudukan.
Dengan ancaman terbaru ini, masa depan perdamaian di Timur Tengah semakin suram.
Dunia internasional kini menanti respons PBB dan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi krisis ini dan mencegah terjadinya konflik yang lebih besar.
