KUPANG, GRANDISMA.COM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menghendaki adanya pergeseran paradigma dari seluruh aparatur sipil dalam memandang fenomena kerusakan lingkungan.
Saat berbicara dalam forum sosialisasi kebijakan iklim di Hotel Harper Kupang, Rabu (17/6), Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengingatkan dengan keras bahwa urusan adaptasi perubahan iklim bukanlah dominasi tunggal dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
​Melki menilai, cara pandang sektoral yang mengkotak-kotakkan masalah lingkungan sebagai urusan satu instansi saja telah menghambat efektivitas penanggulangan bencana di daerah.
Dampak dari perubahan iklim telah merembet luas ke berbagai sektor kehidupan, mulai dari kegagalan panen di sektor pertanian, kelangkaan air bersih, hingga peningkatan kasus stunting akibat terganggunya ketahanan pangan lokal.
​Pemerintah menegaskan bahwa krisis iklim pada hakikatnya adalah isu kemanusiaan, ekonomi, dan ketahanan wilayah yang krusial.
Oleh sebab itu, penyelesaiannya membutuhkan kerangka kerja yang komprehensif dan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, hingga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib menaruh variabel iklim dalam rencana strategis mereka.
​”Saya mendorong seluruh perangkat daerah agar tidak lagi menempatkan isu perubahan iklim ini hanya sebagai urusan internal Dinas Lingkungan Hidup semata. Ini adalah masalah lintas sektor yang harus mewarnai setiap kebijakan penganggaran,” kata Melki Laka Lena.
​Gubernur mengapresiasi dokumen RAD API NTT yang dinilai selaras dengan lima agenda prioritas nasional.
Kelima aspek vital tersebut meliputi penguatan ketahanan pangan, manajemen ketahanan air, akselerasi transisi energi bersih, penguatan tata sistem kesehatan masyarakat, serta perlindungan menyeluruh terhadap ekosistem darat dan pesisir yang menjadi tumpuan warga.
​Setiap OPD diinstruksikan untuk mampu mengidentifikasi kerentanan di sektor masing-masing secara detail.
Pola penganggaran yang responsif terhadap perubahan iklim diharapkan mampu menekan kerugian materiil akibat bencana alam, sekaligus memastikan program penanggulangan kemiskinan ekstrem di NTT tidak berjalan mundur akibat hantaman cuaca buruk.
