BATAM, GRANDISMA.COM – Pemerintah pusat melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sedang mematangkan rancangan besar untuk menjadikan wilayah NTT sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (FTZ).
Rencana strategis ini dipaparkan langsung oleh Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, saat berkunjung ke Batam, Senin (11/5/2026).
Posisi geografis NTT yang berada di garda terdepan selatan Indonesia menjadi alasan kuat di balik rancangan ini.
Berbatasan langsung dengan Timor Leste dan memiliki kedekatan jarak dengan Australia, NTT dinilai memiliki keunggulan komparatif yang belum tergarap secara maksimal untuk pasar internasional.
Dalam dialog bersama jajaran Pemkot Batam, Melki menekankan bahwa status FTZ akan menjadi “game changer” bagi perekonomian NTT.
Dengan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, NTT diprediksi akan menjadi magnet baru bagi investor global yang ingin menyasar pasar Pasifik dan Australia.
Pengalaman Batam sebagai kawasan FTZ pertama di Indonesia dijadikan tolok ukur utama dalam penyusunan regulasi.
NTT ingin memastikan bahwa status bebas hambatan perdagangan tersebut nantinya benar-benar mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam skala besar dan meningkatkan nilai tambah produk-produk unggulan daerah.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, memberikan catatan penting bahwa keberhasilan FTZ sangat bergantung pada dukungan infrastruktur dan kepastian hukum.
Ia menyarankan agar NTT fokus pada pengembangan pelabuhan hub internasional yang mampu melayani kapal-kapal besar dari dan menuju Australia secara langsung tanpa harus singgah di Jawa.
Rencana pengembangan FTZ ini juga mendapatkan perhatian dari para pelaku industri di Batam.
Banyak pihak mulai melihat NTT sebagai mitra strategis untuk relokasi atau perluasan bisnis, terutama di sektor pengolahan hasil laut dan energi terbarukan yang melimpah di wilayah Nusa Tenggara.
Kepala Biro Perekonomian NTT, Selfi Nange, menambahkan bahwa kesiapan dokumen administrasi dan kajian teknis sedang dipercepat agar usulan ini dapat segera disetujui di tingkat nasional.
Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pusat menjadi prioritas utama guna menghindari tumpang tindih aturan di masa depan.
Optimisme membuncah bahwa dengan dukungan model dari Batam, NTT akan segera bertransformasi dari provinsi kepulauan yang terisolasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia Timur.
Proyeksi ini diharapkan dapat mulai terealisasi secara bertahap mulai tahun anggaran mendatang.