ATAMBUA, GRANDISMA.COM – Nada tegas Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves, saat menanggapi laporan adanya dugaan penahanan uang pajak di tingkat desa. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi penerapan elektronifikasi keuangan daerah di Atambua, Senin (27/4/2026).
Vicente mengaku menerima banyak keluhan dari masyarakat yang merasa telah melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada aparat desa, namun tetap mendapatkan surat penagihan tunggakan. Kondisi ini dianggap mencederai kepercayaan rakyat terhadap institusi pemerintah.
Wabup secara eksplisit memberikan peringatan keras kepada seluruh Kepala Desa dan Ketua RT agar tidak sekali-kali menyalahgunakan atau menunda penyetoran uang pajak. Ia menegaskan bahwa uang tersebut adalah hak negara yang harus segera masuk ke kas daerah.
”Saya tegaskan kepada seluruh Kepala Desa dan Ketua RT: Uang pajak yang disetorkan warga adalah milik negara. Jangan disimpan berhari-hari atau berminggu-minggu,” ujar Vicente
Menurutnya, penundaan penyetoran dana tidak hanya merugikan daerah dari sisi pendapatan, tetapi juga merugikan warga secara administrasi. Warga yang sudah taat membayar justru dianggap menunggak karena kelalaian oknum aparat di tingkat akar rumput.
Vicente meminta agar sistem pelaporan manual segera diperketat sembari menunggu transisi penuh ke sistem non-tunai. Ia menginstruksikan para Camat untuk melakukan pengawasan ketat terhadap aliran uang pajak dari desa ke bank yang ditunjuk.
”Segera disetorkan tepat waktu agar hak daerah terpenuhi dan warga tidak mengalami kerugian secara sistemik. Kita harus tertib dalam mengelola keuangan negara,” tambahnya
Rapat tersebut dihadiri oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para Camat, dan perwakilan Bank NTT. Kehadiran para pimpinan ini diharapkan dapat mempercepat sinkronisasi data setoran pajak agar kasus serupa tidak terulang kembali di masa depan.
Wabup juga membuka ruang bagi warga untuk melaporkan secara langsung jika menemukan oknum aparat desa yang sengaja menunda penyetoran pajak. Transparansi disebut sebagai kunci untuk memberantas praktik-praktik yang merugikan keuangan publik di wilayah Belu.
Langkah tegas ini diambil guna memastikan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak dapat dimaksimalkan untuk pembangunan infrastruktur di desa-desa tersebut kembali. Vicente berharap integritas para kades dan perangkat desa dapat terjaga demi kemajuan bersama.