Jakarta, Grandisma.com – Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyebut ada kejanggalan dalam pencopotan dua direksi anak usaha Pertamina dan mendorong jaksa penuntut umum untuk memeriksa pihak terkait di lingkungan BUMN hingga Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Pernyataan ini disampaikannya saat bersaksi dalam sidang dugaan korupsi pengelolaan minyak mentah Pertamina di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (27/1).
Dua nama yang menjadi fokus perhatian adalah Joko Priyono dan Mas’ud Khamid, masing-masing mantan direksi di Kilang Pertamina Internasional (KPI) dan Pertamina Patra Niaga (PPN).
Ahok menjelaskan bahwa kedua orang ini memiliki peran penting dalam memperbaiki kinerja anak usaha milik Pertamina.
Jaksa penuntut umum mempertanyakan alasan pencopotan keduanya yang disebut Ahok memiliki integritas tinggi.
“Apakah ada persoalan dengan dua orang ini sehingga disebut dicopot? Ada masalah tidak?” tanya jaksa dalam persidangan.
Menjawab pertanyaan tersebut, Ahok memberikan pujian yang tinggi terhadap keduanya.
Ia menyatakan bahwa Joko Priyono dan Mas’ud Khamid adalah dua direktur terbaik yang pernah dimiliki oleh Pertamina.
“Bagi saya dua saudara ini adalah dirut yang terhebat yang Pertamina punya, untuk memperbaiki produksi kilang termasuk Patra Niaga. Semua yang saya arahkan mereka kerjakan,” ujar Ahok.
Menurut Ahok, Mas’ud Khamid bahkan memilih untuk diberhentikan daripada menandatangani pengadaan yang dinilainya menyimpang dari aturan.
“Termasuk soal aditif ini, Pak Mas’ud ini lebih baik dipecat daripada tanda tangan kalau ada penyimpangan pengadaan,” ungkapnya.
Ahok juga mengungkapkan bahwa Joko Priyono memiliki pemahaman mendalam tentang kilang karena latar belakang teknisnya yang kuat.
“Pak Joko ini orang kilang, asli dari kilang. Pengetahuannya paling bagus soal kilang,” beber Ahok.
Ia mengaku sempat menghubungi Joko Priyono setelah pencopotan tersebut dilakukan.
Ahok melihat bahwa keputusan tersebut merupakan bentuk kesewenangan yang tidak masuk akal.
“Dia bilang, ‘Pak, sudahlah Pak, saya di Yogya saja.’ Saya pikir BUMN ini keterlaluan, mencopot orang yang bukan karena meritokrasi,” tegas Ahok.
Merasa ada hal yang tidak benar dalam proses pencopotan, Ahok mendorong penyelidikan menyeluruh.
“Makanya saya selalu bilang ke pak jaksa, kenapa saya mau lapor ke jaksa? Periksa sekalian BUMN, periksa Presiden bila perlu. Kenapa orang terbaik dicopot?” cetusnya.